PANGKALPINANG — Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Depati MA Gandhi menyebutkan, di level kelurahan warga sudah banyak yg bertanya-tanya langkah taktis pemerintah selain menghimbau, perlu ada skenario jika kondisi “dirumahaja” bertahan sampai akhir tahun.
Menurutnya, kondisi ini berbahaya, selain itu minim fasilitas dan anggaran Covid-19 pada level kelurahan.
“Peserta tidak tahu sama sekali ada apa tidak anggaran yang disiapkan sampai ada lurah yg harus berkorban kocek pribadi. Padahal pemkot sudah menganggarkan. Ketidakjelasan dana penanganan Covid-19 dilevel kelurahan,”ujarnya.
Selain itu, lanjut Gandhi termasuk bentuk bantuan jaring pengamanan sosial milik Pemkot seperti apa?, termasuk bantuan sembako yg digadang-gadang selama ini dipertanyakan.
” Menurut kabar di media ada paket sembako 35 ribu sampai 45 ribu paket. Ini di tunggu-tunggu warga. Aparatur kelurahan punya kekhawatiran warganya yamg berhak dapat nanti tidak dapat. Masih ada simpang siur perintah pengumpulan data,” jelasnya.
Tak hanya itu, paratur kelurahan jika mendata bisa disangka warga akan membagikan paket sembako. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini banyak warga yang butuh.
“Penduduk Kota Pangkalpinang sekitar 215 ribu jiwa, untuk yang memiliki KTP berusia 17 tahun 110 ribuan jiwa. Dari warga memiliki KTP tersebut terdiri dari 69.980 KK, artinya lebih dari setengah KK di Pangkalpinang akan dapat bantuan. Hal-hal demikian ini membuat banyak warga menanti-nanti uluran tangan Pemkot Pangkalpinang,” ujar
