SATUARAHNEWS – Tepat satu tahun sejak memulai periode kedua kepemimpinannya pada 20 Februari 2025, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid dan Debby Vita Dewi memastikan berbagai program prioritas pemerintah daerah tetap berjalan ditengah dinamika sosial.
Riza Herdavid mengatakan selama satu tahun terakhir sejumlah program pembangunan maupun janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat masih terus dijalankan. Namun, ia menegaskan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah sebaiknya diberikan langsung oleh masyarakat. Pasalnya, masyarakat yang menjadi objek sekaligus penerima program dari pemerintah daerah.
“Setahun periode kedua, program-program maupun janji kampanye masih mengalir. Tapi masyarakat saja yang menilai kita. Kalau mau klaim sendiri itu susah,” ujar dia Minggu (8/3/2026).
Riza Herdavid membeberkan situasi pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan saat ini masih berjalan relatif stabil. Ia menilai kondisi tersebut tidak lepas dari pengaruh situasi nasional yang tengah menghadapi berbagai tantangan efisiensi anggaran. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tetap berusaha mencari cara agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Khususnya terhadap empat program prioritas pemerintah daerah, tetap menjadi fokus utama selama masa kepemimpinannya. Program tersebut menurutnya tidak boleh terhenti karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ia memastikan berbagai program dasar yang menyangkut kepentingan masyarakat tetap berjalan dan terus dipantau secara langsung oleh pemerintah daerah.
“Intinya empat program prioritas tetap jalan. Tidak boleh tidak jalan, harus tetap jalan,” tegas Bupati.
Misalnya untuk program berobat gratis menggunakan KTP. Program tersebut masih terus dijalankan hingga saat ini. Walaupun kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dipangkas oleh pemerintah pusat sebanyak 3.863 orang dan provinsi sebanyak 26.620 orang pada tahun 2026. Pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran guna menutupi kuota PBI dengan memangkas anggaran infrastruktur.
Lalu, bantuan perlengkapan sekolah gratis bagi peserta didik baru khusus kelas I sekolah dasar dan kelas VII sekolah menengah pertama. Cakupan bantuan tersebut terus diperluas dan kini turut menjangkau sekolah swasta dan pondok pesantren yang ada di daerah itu. Kemudian, bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tetap dilanjutkan dengan kuota tahun ini mencapai 250 orang. Nantinya masih bertambah dengan bantuan peralatan.
Terakhir, bantuan bibit kelapa sawit gratis untuk kebun desa. Program ini masih terus berjalan mengingat terdapat beberapa desa yang belum mengajukan program tersebut. Sementara 50 persen lebih desa di Kabupaten Bangka Selatan justru telah merasakan manfaat dari program bantuan bibit kelapa sawit gratis guna meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Ia mengaku berpegang pada prinsip untuk terus berinovasi meskipun di tengah berbagai keterbatasan.
“Mungkin cara orang tua mendidik kita, bagaimana anak-anak di tengah keterbatasan tetap bisa berinovasi. Itu juga yang kami terapkan dalam menjalankan pemerintahan,” ungkapnya.
Dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga masih mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Bangka Selatan masih memperoleh anggaran sekitar Rp15 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Pertama, berada di kawasan perkotaan Toboali yakni ruas Jalan Sukadamai sampai Baher. Kedua, yakni ruas jalan dari Desa Delas hingga Palas, Kecamatan Airgegas. Selain itu, pemerintah daerah juga memperoleh dukungan anggaran melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan nilai sekitar Rp39 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk peningkatan kualitas infrastruktur Jalan Simpang Rimba-Permis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Kemudian IJD sekitar Rp39 miliar. Kita fokuskan untuk infrastruktur yang menjadi hak-hak masyarakat,” katanya.
Kendati demikian kata Riza Herdavid, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas karena memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di daerah. Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata. Program-program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat juga tetap menjadi perhatian utama. (Red)