Soroti Overcrowding, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Bahar Buasan Serap Aspirasi Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Pangkalpinang
Pangkalpinang, – Persoalan kelebihan kapasitas penghuni menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja Wakil Ketua Komite I DPD RI, Bahar Buasan, S.T., M.S.M., M.Sc., ke Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Kamis (3/9). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi sekaligus melihat secara langsung kondisi penyelenggaraan Pemasyarakatan di daerah.
Dalam kunjungannya, Bahar Buasan bersama jajaran Sekretariat Komite I DPD RI diterima Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Mufakhom, A.Md.IP., S.H., M.Si., didampingi jajaran pejabat manajerial dan nonmanajerial. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, Roni Darmawan, selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah.
Pertemuan membahas berbagai kondisi aktual Pemasyarakatan, mulai dari kapasitas hunian, ketersediaan petugas, pelayanan kesehatan, sanitasi, pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan, hingga pelaksanaan program pembinaan. Selain itu, turut dibahas rehabilitasi warga binaan kasus narkotika, penguatan P4GN, serta program reintegrasi sosial sebagai bagian dari proses mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat.
Mufakhom menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi kesempatan penting bagi jajaran Lapas untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Menurutnya, komunikasi langsung dengan lembaga perwakilan daerah diperlukan agar berbagai kebutuhan dan tantangan di lapangan dapat menjadi perhatian bersama.
“Dengan melihat langsung kondisi di lapangan, berbagai kebutuhan dan tantangan yang kami hadapi dapat dipahami secara lebih utuh. Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi jembatan dalam memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan Pemasyarakatan,” ujar Mufakhom.
Roni Darmawan kemudian memaparkan kondisi Pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, termasuk persoalan daya tampung pada sejumlah UPT. Ia juga menjelaskan perkembangan pembangunan UPT Pemasyarakatan baru di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, yang telah menyelesaikan pembangunan kantor fasilitatif dan dapur Lapas. Kehadiran UPT baru tersebut diharapkan turut mendukung upaya mengurangi persoalan overcrowding di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Bahar Buasan menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi advokasi DPD RI untuk memperoleh informasi secara langsung dari daerah. Menurutnya, persoalan overcrowding perlu dilihat secara menyeluruh karena memiliki keterkaitan dengan kualitas pelayanan, kesehatan, sanitasi, pembinaan, kebutuhan petugas, hingga aspek keamanan dan ketertiban.
“Overcrowding bukan hanya persoalan jumlah penghuni, tetapi memiliki dampak terhadap berbagai aspek pelayanan dan pembinaan. Karena itu, informasi yang kami peroleh dari lapangan akan menjadi bahan dalam menjalankan fungsi advokasi dan menyampaikan aspirasi daerah,” ungkap Bahar.
Usai pembahasan, rombongan melakukan peninjauan sejumlah fasilitas Lapas Narkotika Pangkalpinang, meliputi PTSP RUSIP, ruang kunjungan, Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), Wartelsuspas, Klinik Pratama, serta ruang bimbingan kerja produktif. Peninjauan tersebut memberikan gambaran langsung mengenai pelayanan publik, komunikasi warga binaan, pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan pembinaan dan kegiatan produktif. Hasil kunjungan selanjutnya diharapkan menjadi bahan masukan dalam penguatan kebijakan Pemasyarakatan, khususnya terkait penanganan overcrowding, sarana dan prasarana, kebutuhan petugas, peningkatan pelayanan, serta penguatan pembinaan dan reintegrasi sosial.
