SATUARAHNEWS– Pemerintah kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mulai membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di tengah sejumlah posisi strategi yang masih dijabat pelaksana tugas.
Namun, langkah tersebut belum dilakukan secara menyeluruh pada semua organisasi perangkat daerah (OPD). Dari delapan, OPD yang kekosongan pejabat definitif baru satu jabatan yang diproses, sementara tujuh lainnya masih tertahan kebijakan. Kondisi ini turut mempertimbangkan terkait regulasi dan kesiapan anggaran.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Selatan,Suprayitno, mengatakan pelaksanaan seleksi terbuka untuk tujuh OPD lainnya belum dapat dipastikan dalam waktu dekat. Keputusan tersebut sangat bergantung pada arahan pimpinan daerah serta kesiapan anggaran yang tersedia. Kebijakan ini tidak bisa diambil secara terburu-buru karena menyangkut berbagai aspek strategis dalam pemerintahan.
“Untuk seleksi terbuka tujuh OPD lain masih menunggu arahan pimpinan, apakah bisa langsung dieksekusi atau dilakukan secara bertahap dan berjenjang,” ujar dia (6/5/2026).
Menurutnya saat ini,seleksi terbuka baru dilakukan untuk jabatan Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil (Disdukcapil). Proses pendaftaran telah dibuka selama 15 hari,dimulai sejak 27 April hingga 11 Mei 2026.
Jabatan ini diprioritaskan karena memiliki karakteristik khusus dibandingkan OPD lainnya. Sebab, prosesnya tidak hanya melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), tetapi juga harus sampai ke Gubernur provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Dalam Negeri.Perbedaan mekanisme tersebut menjadi alasan utama mengapa seleksi pada jabatan Disdukcapil didahulukan.
Sementara untuk OPD lainnya, proses seleksi relatif lebih sederhana karena cukup melalui BKN. Meski demikian, keputusan untuk melanjutkan seleksi tujuh OPD lain tetap menunggu instruksi langsung dari bupati. “Kalau sudah ada instruksi bupati, maka tujuh jabatan lainnya akan langsung kita tindak lanjuti,”jelas Suprayitno.Adapun lanjut dia, masih terdapat tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong di lingkungan Pemkab Bangka Selatan.
Jabatan tersebut antara lain di Satuan Polisi Pamong Praja Dan pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar). Kemudian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG). Dilanjutkan, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat. Setelah itu,
Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman. Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sistem kepegawaian ke depan yang tidak lagi menggunakan mekanisme lelang jabatan atau open bidang.
Penerapan manajemen talenta akan menjadi pendekatan utama dalam pengisian jabatan struktural. Dalam sistem ini, penilaian akan lebih menitikberatkan pada kompetensi dan prestasi aparatur sipil negara.
“Ke depan tidak ada lagi istilah lelang jabatan, melainkan bagaimana pegawai menunjukkan prestasi dan kompetensinya,” sebutnya.
Terkait koordinasi Dengan komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Suprayitno memastikan tidak ada kendala berarti karena seluruh proses telah berbasis sistem. Ia mengakui hambatan biasanya hanya muncul pada tahap komunikasi atau kelengkapan dokumen administrasi.Namun, jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, proses seleksi dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.
“Hampir semua layanan sudah berbasis sistem, baik di Dukcapil, Kemendagri, maupun BKN, sehingga mereka sudah memiliki target dan deadline yang jelas,” pungkas Suprayitno,” ujarnya (Red)
