SATUARAHNEWS- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pengelolaan sampah, Jumat (17/4/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Hefi menyampaikan bahwa, koordinasi lintas OPD dalam KIE pengelolaan sampah merupakan langkah strategis dalam menghadapi penilaian Adipura tahun 2026.
Ia menegaskan bahwa KIE kini menjadi bagian penting dalam indikator penilaian Adipura yang menekankan perubahan perilaku masyarakat.
“Hari ini kita melaksanakan koordinasi lintas OPD dalam Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait pengelolaan sampah. Ini menjadi bagian baru dalam penilaian Adipura tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Sekda Hefi menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan oleh DLH semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha. “Pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan sendiri oleh DLH, tetapi memerlukan sinergi semua pihak,” imbuhnya.
Berdasarkan pemaparan materi dalam rakor, penilaian Adipura merupakan instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang kini mengedepankan pendekatan lebih substansial, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Tidak hanya menilai kebersihan secara fisik, tetapi juga sistem pengelolaan yang terintegrasi, berbasis data, serta partisipasi aktif masyarakat .
Adapun hasil penilaian Adipura tahun 2025, Kabupaten Bangka Selatan memperoleh nilai 41,16. Nilai tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan di tahun 2026 .
Sejumlah strategi telah disiapkan untuk meningkatkan capaian tersebut, di antaranya peningkatan pengelolaan sampah di 16 kategori lokasi penilaian, penanganan tempat pembuangan sampah (TPS) liar, serta perluasan cakupan layanan pengelolaan sampah.
Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan fasilitas seperti TPS 3R, TPST, bank sampah, hingga pengembangan alternatif pengolahan seperti Refuse Derived Fuel (RDF) guna mengurangi beban timbulan sampah di TPA .
Dalam aspek KIE, pemerintah daerah juga akan menyusun strategi komunikasi yang melibatkan berbagai OPD serta pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, institusi pendidikan, komunitas, hingga media. Bahkan, direncanakan satu kecamatan akan dijadikan sebagai pilot project implementasi program KIE pengelolaan sampah .
Sementara itu, tim dari KLH telah melakukan peninjauan lapangan selama tiga hari di Kabupaten Bangka Selatan, dengan melihat langsung kondisi pengelolaan sampah serta melakukan wawancara terkait perilaku dan budaya masyarakat. (Red)
