Satuarahnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Selatan bersama Pemerintah Bangka Selatan melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman kumuh.
Ketua Pansus IV DPRD Bangka Selatan , Ali muzakir mengatakan penyusunan Raperda ini dilakukan karena selama ini payung hukum penanganan kawasan kumuh belum ada, sehingga menjadi belum optimal dalam melakukan penataan.
” Perda ini penting sebagai dasar hukum dalam penataan kawasan kumuh yang ada di Bangka Selatan,” kata dia di Toboali, Senin.
Politisi dari Partai Gerindra ini mengatakan dari hasil mitigasi dan pemetaan yang dilakukan ada delapan area yang masuk dalam kategori kumuh yang menjadi perhatian untuk kembali direhabilitasi.
Dimana Dua area di antaranya, berada di kawasan Desa Tanjung Labu dan Sukadamai, saat ini sedang ditangani oleh pemerintah pusat karena luas arealnya melebihi 15 hektare.
Sedangkan dua area lain dengan luas antara 10 hingga 15 hektare berada di bawah koordinasi pemerintah provinsi, yaitu Penutuk dan Pongok.
Sementara itu, area yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten mencakup Ketapang, Tanjung Sangkar, dan Celagen.
“Dengan adanya payung hukum ini, kami berharap penanganan kawasan kumuh bisa segera diselesaikan,” harapnya.
Ali merinci, terdapat tujuh indikator kekumuhan yang menjadi fokus dalam Raperda ini, antara lain kondisi bangunan, jalan, drainase, pengelolaan sampah, air limbah, sistem penyediaan air minum, dan proteksi kebakaran.
“Naskah akademik dan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung sudah selesai. Kami bersama Disperkim dan Biro Hukum Bangka Selatan juga telah melakukan evaluasi penyusunan Raperda ini,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa Pansus IV DPRD Bangka Selatan telah mencapai kuorum dan menyetujui finalisasi Raperda untuk disampaikan ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Bangka Belitung sebelum disahkan dalam rapat paripurna.(Red)
