Ratusan Nelayan Walk Out Buntut Minim Persiapan Dokumen, Kabid Humas PT Timah Minta Maaf
SatuArahNews, TOBOALI- Ratusan masyarakat Kelurahan Tanjung Ketapang
Bangka Selatan berbondong-bondong meninggalkan kantor Bupati Riza saat pertemuan antara Nelayan dan PT Timah, Selasa (30/05/2023) pagi.
Mereka kecewa kepada pihak PT. Timah lantaran tidak menunjukan beberapa dokumen perizinan resmi terkait aktivitas tambang di wilayah perairan laut Desa Rias.
” Pertemuan hari ini PT Timah tidak ada persiapan untuk menjawab tuntutan kami dari para nelayan terkait perizinan, kami melihat pertemuan ini tidak ada kesepakatan yang jelas dan mengulur waktu,” kata Ketua Nelayan Batu Perahu Zoni Zuhri.
Joni menduga, pihak PT. Timah sengaja membiarkan kondisi masyarakat dan suasana di Bangka Selatan terutama di wilayah yang terlibat aktivitas tambang tidak berjalan dengan kondusif.
Hal ini disebabkan tidak adanya kejelasan perizinan baik itu izin lingkungan maupun izin legalitas standing PT. Timah di wilayah laut Desa Rias dalam pertemuan dengan nelayan.
Meski begitu, Ketua Nelayan itu mengambil sikap akan menolak dengan tegas aktivitas tambang di perairan tersebut baik itu legal maupun ilegal.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas PT Timah Tbk, Anggi Siahaan meminta maaf kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Ketapang terkait kurang lengkapnya penyajian dokumen perizinan pertambangan di wilayah itu.
” Hasil Pertemuan ini saya minta maaf jika data yang kami sajikan tidak memuaskan bagi para nelayan, tentu pihak perusahaan juga telah mengusahakan dan sudah menyajikan apa saja yang diminta oleh masyarakat,” katanya
Anggi mengatakan, pihak PT. Timah merupakan bagian dari masyarakat yang tentu tidak ingin ini hasil dari pertemuan ini mengecawakan nelayan dan menjadi tidak konsumtif
Setelah pertemuan forum ini, pihaknya akan menyampaikan perihal ini kepada management untuk di tindaklanjuti, selanjutnya akan di komunikasikan kembali dengan Forkompinda Basel dan masyarakat.
“Jadi kita coba menjadikan ini sebagai sebuah hal bagaimana kedepannya itu kita akan lebih baik tentunya dalam hal berkomunikasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, untuk masalah dokumen perizinan yang diminta nelayan, sebenernya bahwa beberapa izin dokumen juga sudah disampaikan, tetapi kalau ada kekurangan PT Timah mohon untuk dimaafkan.
“Bukan berarti kami tidak ingin menyampaikan tapi kekurangan itu merupakan hal biasa lah dalam penyajian. Intinya sekarang semua kepala kita tertunduk, sama-sama tenang dan merendahkan diri untuk sama-sama cooling down agar dapat mencari solusi yang baik disemua sektor,” pungkasnya. (Dika)
