Basel Pastikan SPPG Gunakan Bahan Baku Lokal
SATUARAHNEWS – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di daerah itu belum sepenuhnya siap dan masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.
Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi program MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda di Ruang Rapat Gunung Namak Kantor Bupati setempat, Rabu (04/03/2026) Kondisi ini menyusul banyaknya keluhan dari sekolah maupun masyarakat umum.
Rapat evaluasi Program MBG tersebut berlangsung cukup alot dengan berbagai pembahasan yang mengemuka dari masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejak dimulai pukul 13.00 WIB, suasana diskusi diwarnai penyampaian laporan, tanggapan, hingga adu argumentasi konstruktif terkait sejumlah kendala di lapangan. Persoalan bahan baku menjadi topik yang paling banyak disorot, mulai dari ketersediaan yang terbatas, fluktuasi harga, hingga lemahnya ikatan kerja sama dengan supplier.
Selain itu, distribusi makanan ke sekolah-sekolah juga dibahas secara rinci, terutama terkait ketepatan waktu dan kondisi makanan saat diterima penerima manfaat. Tidak kalah penting, masalah sarana dan prasarana seperti keterbatasan air bersih, peralatan dapur, hingga fasilitas pendukung lainnya turut menjadi perhatian serius.
Setiap SPPG diberi kesempatan menyampaikan kondisi riil yang dihadapi. Sementara pemerintah daerah menanggapi satu per satu dengan menekankan pentingnya koordinasi dan perbaikan sistem. Setelah melalui diskusi panjang dan sejumlah catatan evaluasi, rapat akhirnya ditutup pada pukul 16.20 WIB dengan komitmen bersama untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi kelancaran program ke depan.
Kekurangan harus segera dibenahi secepat mungkin. Agar program yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dapat berjalan optimal. Pasalnya, ia menilai program MBG yang sudah berjalan di Kabupaten Bangka Selatan belum sepenuhnya siap.
“Pelaksanaan program MBG belum sepenuhnya siap, jadi terkesan dipaksakan untuk berjalan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujar dia
Menurutnya, keluhan yang masuk di antaranya terkait kekurangan bahan baku dan tidak stabilnya harga komoditas. Kondisi tersebut dinilai fatal karena berdampak langsung pada kualitas dan keberlanjutan program. Ia menyoroti nota kesepahaman (MoU) antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ataupun mitra dengan supplier yang dinilai belum cukup mengikat.
Padahal harus ada jaminan dari supplier apabila harga dan bahan baku tersendat. Jika sudah ada kontrak, harga bahan baku seharusnya bisa stabil. Selain persoalan bahan baku, Hefi Nuranda turut menyinggung masalah teknis seperti kekurangan pasokan air di SPPG yang terpaksa membeli air galon untuk operasional. Ia meminta seluruh pengelola SPPG lebih intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar kendala serupa dapat segera dicarikan solusi.
