Pemkot Pangkalpinang Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri
PANGKALPINANG — Pj Wali Kota Pangkalpinang melalui Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Pangkalpinang, Juhaini mengikuti Rapat Koordinasi dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual di Ruang SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin, (28/4/2025)
Rakor dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir,dan diikuti oleh seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari seluruh wilayah di Indonesia.
Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnyaperan aktif TPID di setiap daerah dalam melakukan pemantauan harga secara berkala, serta menyusun langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan harga komoditas utama.
“Saya meminta rekan-rekan TPID di daerah untuk turun langsung ke pasar, rutin mengecek perubahan harga serta melaksanakan langkah-langkah seperti rapat koordinasi, pengecekan, operasi pasar, dan beberapa langkah lainnya sampai bantuan subsidi akomodasi atau pengangkutan,” tegas Sekjen.
Tomsi Tohir berharap pemerintah di daerah untuk serius dalam melaksanakan tugasnya dalam menekan inflasi, termasuk mengatasi setiap kenaikan harga di masing-masing daerah.
“Saat ini sudah mendapatkan sampel angkal inflasi yang baik bagi Indonesia. Namun demikian, kita tetap harus menjaganya dan tentunya kita harus menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dengan mengatasi setiap kenaikan harga di daerah masing-masing”, pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, memaparkan kondisi inflasi berdasarkan data historis dan capaian terbaru.
“Selama periode 2021–2024 terlihat bahwa selalu terjadi inflasi pada bulan April. Hal ini karena seringkali berdekatan dengan momentum Ramadan dan Idul Fitri. Apabila dilihat berdasarkan komponen, inflasi bulan April disebabkan oleh komponen inti,” terang Pudji.
Ia juga menambahkan bahwa pada minggu keempat April 2025 (M4), tercatat 18 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 20 provinsi lainnya mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
“Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 18 provinsi tersebut adalah cabai merah dan bawang merah,” ungkap Pudji.
Pemerintah Kota Pangkalpinang, berkomitmen untuk terus melakukan upaya yang maksimal dalam menjaga kestabilan harga serta melibatkan seluruh pihak terkait untuk memastikan distribusi barang dan kebutuhan pokok berjalan lancar.
