PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang mempersiapkan sebanyak 16% Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang, yang akan digunakan dalam membantu Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid -19.
Hal ini disampaikan Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil atau yang akrab disapa Molen, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Virtual Meeting “Peran Pemerintah dalam Menyediakan Data-Data Pendukung untuk Menunjang Strategi Nasional dalam Penanganan Dampak Wabah COVID-19”, yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC), Jumat (17/4/20) melalui vidio confrence di Rumah Dinas Walikota Pangkalpinang.
“Akan tetapi imbas dari ekonominya, kehidupannya, sosialnya masyarakat kami, karena kami terkunci di pulau ini. Ini bahaya sekali bagi Kami, oleh sebab itu upaya Kami bersama kepala daerah lainnya untuk menganggarkan Kesiapsiagaan dan Penanganan Covid-19 ini sebesar 16% lebih dari APBD kami, dan jika dibandingkan dengan daerah lain kami termasuk tinggi,” ungkap Molen sapaan akrabnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, kalau anggaran itu lebih diprioritaskan untuk bantuan sosial kepada masyarakat di Kota Pangkalpinang.
Disamping itu, pemerintah daerah juga membuat kebijakan untuk ASN di Kota Pangkalpinang agar secara sukarela menyumbangkan uang makannya selama tiga bulan, sehingga terkumpul uang sebesar tiga koma lima (3,5) milyar yang akan disumbangkan untuk persiapan paket sembako bagi 200.000 masyarakat yang ada di Kota Pangkalpinang atau kurang lebih 70.000 KK.
Dalam kegiatan video conference yang turut dihadiri oleh perwakilan BNPB dan Kemendagri, Kepala Daerah, BPBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia ini, Molen berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyingkronkan data regulasi, sehingga dapat membuat kebijakan yang sama dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Molen juga menginformasikan, bahwa seluruh komponen masyarakat di Kota Pangkalpinang berkolaborasi bersama-sama, bekerja dalam mengatasi pandemik Covid-19 dengan mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. (rls)
