Toboali – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Bangka Selatan, Selasa (2/6/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Upacara tersebut diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah daerah, instansi vertikal, tenaga pendidik, pelajar, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi mengatakan, bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momen refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
Tema yang diangkat pada peringatan tahun ini, yakni “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, dinilai sangat relevan dalam menjawab berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Pancasila disebut sebagai bintang penuntun yang telah terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang dimiliki.
” Pancasila adalah jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik dunia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah membuktikan kemampuannya menyatukan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis dalam satu ikatan kebangsaan Indonesia,” demikian kutipan pidato yang dibacakan Wabup Debby.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian dunia, termasuk kontribusi pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), upaya mediasi konflik regional, serta konsistensi dalam memperjuangkan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah, menjadi bukti nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam hubungan internasional.
Selain itu, para kepala daerah dan pemangku kebijakan diingatkan agar setiap kebijakan publik yang dihasilkan senantiasa berlandaskan nilai keadilan sosial, menjamin hak-hak seluruh lapisan masyarakat, serta memperkuat upaya melawan intoleransi dan radikalisme yang dapat mengganggu harmoni kehidupan berbangsa. (Red)