SATUARAHNEWS– Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat yang beredar di media sosial terkait dugaan ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Toboali.
Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus menjamin bantuan pemerintah tepat sasaran. Sayangnya, setelah dilakukan penelusuran bersama perangkat wilayah, identitas pelapor tidak berhasil ditemukan.
Mengenakan rompi warna hitam Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid menyusuri gang di Kelurahan Toboali. Ia berjalan berdampingan dengan Wakil Bupati, Debby Vita Dewi, Sekretaris Daerah serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Setibanya di lokasi, ia tak berlama-lama berdiri. Ia langsung menghampiri warga, menyapa satu per satu, lalu berbincang santai untuk menggali informasi.
Sesekali ia menunjukkan isi laporan dari telepon genggamnya sembari menanyakan alamat pelapor kepada ketua RT, ketua RW, lurah, hingga warga sekitar. Pencarian berlangsung hampir 30 menit, menyusuri titik yang disebutkan dalam laporan, tetapi sosok pelapor yang dicari tak juga ditemukan.
Belum puas dengan hasil penelusuran itu, Riza Herdavid kemudian mengumpulkan sejumlah warga yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Ia menanyakan langsung identitas, kondisi keluarga, hingga proses mereka memperoleh bantuan. Dialog berlangsung terbuka dan disaksikan perangkat kelurahan serta warga lainnya sebagai bentuk verifikasi di lapangan.
Riza Herdavid mengatakan dirinya sengaja mengajak camat, lurah, ketua RT, dan ketua RW untuk mencari alamat pelapor yang disebut berada di RT 03 RW 02. Penelusuran dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan melalui media sosial. Namun hingga dirinya tiba di lokasi, keberadaan pelapor yang dimaksud tidak ditemukan.
“Kami cari bersama Pak Camat, Bu Lurah, Pak RT, Pak RW, tetapi sampai saya datang orang yang mengadu itu tidak ditemukan,” kata dia Rabu (1/7/2026).
Di lokasi yang sama kata Riza Herdavid, dirinya mengumpulkan sejumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengklarifikasi tudingan bahwa bantuan lebih banyak diterima keluarga ketua RT. Berdasarkan hasil dialog dengan warga, penerima bantuan membantah tudingan tersebut. Menurutnya, hasil pengecekan sementara menunjukkan penyaluran bantuan telah berjalan sesuai sasaran.
Bupati meminta masyarakat menyampaikan pengaduan menggunakan identitas yang jelas agar pemerintah dapat menindaklanjuti setiap laporan secara cepat dan tepat. Penggunaan akun palsu atau akun yang tidak dapat diverifikasi justru menyulitkan proses penelusuran di lapangan. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap aparatur pemerintah di tingkat bawah.
“Kalau ingin menyampaikan keluhan terkait kinerja kami, tolong gunakan akun yang jelas, jangan akun fake atau di privat supaya mudah kami tindak lanjuti,” jelas Riza Herdavid.
Meski laporan tersebut tidak terbukti, Riza menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang berhak. Ia mengaku akan mengambil tindakan tegas apabila menemukan bantuan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, evaluasi terhadap data penerima bantuan tetap akan dilakukan secara berkala.
Untuk memastikan tidak ada warga yang layak menerima bantuan namun belum terdata, Riza telah menginstruksikan Sekretaris Daerah, camat, lurah, serta organisasi perangkat daerah terkait melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan sosial. Langkah itu dilakukan sekaligus membuka peluang pengusulan nama-nama baru yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam basis data. Pemerintah daerah berharap pembaruan data tersebut membuat penyaluran bantuan semakin akurat.
“Saya sudah minta Pak Sekda, Pak Camat, Bu Lurah, dan dinas terkait untuk memverifikasi ulang serta mengusulkan kembali nama-nama yang memang belum terdata,” urainya.
Riza Herdavid menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik maupun laporan terkait pelayanan publik. Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti selama didukung informasi yang jelas sehingga memudahkan proses verifikasi di lapangan. Ia berharap masyarakat tidak ragu melapor apabila menemukan persoalan yang benar-benar terjadi agar dapat segera diselesaikan pemerintah.
“Kami ini pelayan masyarakat. Masyarakat tidak banyak mintanya, hanya ingin diurus dan dilayani dengan baik, terutama untuk kebutuhan dasar seperti bantuan-bantuan,” pungkas Riza Herdavid. (RED)
