SATUARAHNEWS – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di daerah itu belum sepenuhnya siap dan masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.
Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi program MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda di Ruang Rapat Gunung Namak Kantor Bupati setempat, Rabu (4/3/2026). Kondisi ini menyusul banyaknya keluhan dari sekolah maupun masyarakat umum.
Rapat evaluasi Program MBG tersebut berlangsung cukup alot dengan berbagai pembahasan yang mengemuka dari masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejak dimulai pukul 13.00 WIB, suasana diskusi diwarnai penyampaian laporan, tanggapan, hingga adu argumentasi konstruktif terkait sejumlah kendala di lapangan. Persoalan bahan baku menjadi topik yang paling banyak disorot, mulai dari ketersediaan yang terbatas, fluktuasi harga, hingga lemahnya ikatan kerja sama dengan supplier.
Selain itu, distribusi makanan ke sekolah-sekolah juga dibahas secara rinci, terutama terkait ketepatan waktu dan kondisi makanan saat diterima penerima manfaat. Tidak kalah penting, masalah sarana dan prasarana seperti keterbatasan air bersih, peralatan dapur, hingga fasilitas pendukung lainnya turut menjadi perhatian serius.
Setiap SPPG diberi kesempatan menyampaikan kondisi riil yang dihadapi. Sementara pemerintah daerah menanggapi satu per satu dengan menekankan pentingnya koordinasi dan perbaikan sistem. Setelah melalui diskusi panjang dan sejumlah catatan evaluasi, rapat akhirnya ditutup pada pukul 16.20 WIB dengan komitmen bersama untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi kelancaran program ke depan.
Hefi Nuranda mengatakan bahwa berbagai kekurangan harus segera dibenahi secepat mungkin. Agar program yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dapat berjalan optimal. Pasalnya, ia menilai program MBG yang sudah berjalan di Kabupaten Bangka Selatan belum sepenuhnya siap.
“Pelaksanaan program MBG belum sepenuhnya siap, jadi terkesan dipaksakan untuk berjalan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujar dia
Menurutnya, keluhan yang masuk di antaranya terkait kekurangan bahan baku dan tidak stabilnya harga komoditas. Kondisi tersebut dinilai fatal karena berdampak langsung pada kualitas dan keberlanjutan program. Ia menyoroti nota kesepahaman (MoU) antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ataupun mitra dengan supplier yang dinilai belum cukup mengikat.
Padahal harus ada jaminan dari supplier apabila harga dan bahan baku tersendat. Jika sudah ada kontrak, harga bahan baku seharusnya bisa stabil. Selain persoalan bahan baku, Hefi Nuranda turut menyinggung masalah teknis seperti kekurangan pasokan air di SPPG yang terpaksa membeli air galon untuk operasional. Ia meminta seluruh pengelola SPPG lebih intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar kendala serupa dapat segera dicarikan solusi.
Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memiliki kewajiban memastikan ketersediaan bahan baku. Namun hingga kini belum ada SPPG yang secara rutin berkoordinasi dengan dinas teknis terkait rencana menu mingguan dan kebutuhan bahan baku. Ia menekankan pentingnya penggunaan bahan baku lokal agar program MBG tidak hanya bermanfaat bagi anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui, tetapi juga berdampak pada perputaran ekonomi daerah, termasuk UMKM dan petani lokal.
“Jangan anti terhadap keluhan dan kritik. Semua itu untuk kebaikan kita ke depan. Kita harus bergandengan tangan agar tidak ada lagi keluhan masyarakat,” tegas Sekda
Dalam evaluasi tersebut, Hefi juga menekankan pentingnya optimalisasi anggaran. Ia mengingatkan agar serapan anggaran di setiap SPPG dimaksimalkan dan tidak sampai dikembalikan ke negara akibat tidak terserap. Penggunaan anggaran berkaitan langsung dengan variasi dan kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat. Dari sisi kandungan gizi, ia menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat terkait porsi makanan perlu diluruskan.
Ia menyebut ukuran menu yang terlihat kecil belum tentu tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), karena hal tersebut dihitung secara ilmiah oleh ahli gizi. Meski demikian, berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh dinas kesehatan, masih ditemukan nilai AKG pada beberapa menu di bawah kisaran 600–800 kalori. Temuan itu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki. Hefi juga menyoroti bahwa sebagian besar tenaga ahli gizi di SPPG merupakan lulusan baru. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak meragukan kemampuan mereka.
“Justru pemerintah daerah melalui dinas terkait siap memberikan pendampingan agar pelaksanaan program semakin matang,” jelasnya.
Kendati demikian Hefi Nuranda mendorong setiap SPPG di Kabupaten Bangka Selatan agar lebih intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jangan sampai SPPG merasa berjalan sendiri dalam pelaksanaan program MBG. Pasalnya, koordinasi setiap SPPG masih kurang optimal selama ini. (Red)
