SATUARAHNEWS-Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) antara Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Ruang Rapat Tanjung pendam, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Kamis (7/5/2026)
Usai mengikuti rakor, Bupati Riza menyampaikan bahwa forum koordinasi tersebut menjadi langkah strategis dalam menyatukan aspirasi pemerintah daerah terkait penataan ruang dan penetapan wilayah IUP timah terbaru yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan.
“Hari ini bersama Bupati/Walikota se-Babel mengikuti rapat koordinasi berkaitan dengan reformasi agraria, tata ruang dan wilayah pertambangan. Tujuannya untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat menyikapi penetapan wilayah IUP Timah yang terbaru,” ujar Bupati Riza.
Menurut Bupati Riza, berdasarkan pemaparan yang disampaikan, masih ditemukan adanya overlapping antara wilayah pertambangan dengan sektor lainnya, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Bahkan, tercatat sekitar 5.900 hektar wilayah mengalami tumpang tindih yang perlu segera mendapat perhatian bersama.
” Tadi dipaparkan, masih banyak ditemukan overlapping dengan sektor lainnya, termasuk keberadaan fasum dan fasos. Tercatat sekitar 5.900 hektar overlap. Selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan, bersama-sama kita akan memperjuangkan aspirasi ini ke pusat,” lanjutnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepakat untuk memperjuangkan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat dengan membawa data-data yang lebih aktual dan komprehensif guna memperkuat usulan daerah.
Selain membahas tata ruang dan wilayah pertambangan, dalam kesempatan tersebut Bupati Riza juga menyampaikan harapannya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait dampak kenaikan harga BBM terhadap sektor pendidikan.
Bupati Riza menilai, kenaikan harga BBM saat ini turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan masyarakat, khususnya para pelajar yang membutuhkan transportasi untuk bersekolah. Ia berharap adanya kebijakan khusus yang dapat memberikan kemudahan bagi dunia pendidikan agar tetap memperoleh akses BBM bersubsidi.
” Kami meminta kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan ke pusat, salah satu kepentingan kita bagaimana dunia pendidikan tidak terganggu dengan adanya kenaikan BBM. Kami berharap ada kebijakan yang bisa memberikan kemudahan, sehingga untuk keperluan bersekolah tetap dapat menggunakan BBM bersubsidi,” ujarnya (red)
