PANGKALPINANG – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kepulauan Bangka Belitung menyatakan dukungan agar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Ketua Tanfidziyah PWNU Kepulauan Bangka Belitung, Masmuni Mahatma, mengatakan wacana reposisi institusional Polri perlu disikapi secara bijak dengan mempertimbangkan efektivitas tugas Polri di tengah masyarakat.
Menurutnya, Polri memiliki beban tugas yang berat dalam menjaga stabilitas keamanan, penegakan hukum, serta ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, Polri membutuhkan jalur koordinasi yang cepat dan efektif langsung dengan Presiden.
“Polri membutuhkan ruang koordinasi yang lebih efektif dan cepat kepada Presiden agar mampu memberikan kepastian hukum, ketenangan, kenyamanan, serta menjaga stabilitas kamtibmas di tengah masyarakat,” ujar Masmuni.
PWNU Babel juga menyatakan dukungan terhadap sikap Kapolri yang menegaskan agar institusi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga profesionalisme dan efektivitas kinerja kepolisian.
Masmuni menambahkan, pihaknya berharap tidak ada reposisi kelembagaan yang dinilai kurang produktif dan justru dapat mengganggu stabilitas kerja aparat penegak hukum.
“Kami mendukung sikap Kapolri yang tegas dan lugas. Mari bersama-sama mencerdaskan bangsa serta menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkasnya.
