SatuArahNews, Toboali- Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Selatan, Agung Basuki mengingatkan kepada seluruh pegawai atau pejabat BPN untuk tidak terlibat kasus mafia tanah.
” Hal itu Sesuai intruksi dari Kementrian, apabila ada pegawai kami yang terlibat kasus tersebut. Tentunya Bapak Menteri tidak segan segan akan mencopot atau memecat pegawai itu,” tegasnya di Toboali
Agung mengatakan, sanksi pemecatan tidak hanya berlaku bagi pegawai yang terlibat kasus tersebut. Kepala Kantor selaku pimpinan unit organisasi juga ikut dipecat, karena dianggap tidak bisa membina para pegawainya.
” Saya bersama kasi kasi setiap minggu melakukan evaluasi dan melaksanakan apel rutin setiap pagi miminal. Kami saling mengingatkan kepada staf untuk berbuat baik agar tidak menyimpang dari aturan aturan yang ada,” tuturnya.
Selain itu, guna meminalisir hal tersebut. Pihaknya membentuk tim penangulangan sengketa pertanahan dan tim pemantau kinerja staf di kantor.
” Tujuannya agar pegawai kami tidak kepikiran menyimpang dari aturan aturan yang ada. Salah satu contohnya melakukan perubahan data, menjual data, dan menginformasikan data.
Jangan sampai melakukan kegiatan yang sifatnya institusi namun dilakukan secara ilegal untuk memperoleh kepentingan pribadi,” ucapnya.
Dia menyebutkan, pegawai di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bangka tidak ada indikasi untuk melakukan hal tersebut.
” Cuman kalau kesalahan kesalahan yang sifatnya human error itu pasti ada namanya juga orang bekerja pasti ada kesalahan. Tapi kami selalu berikan pembinaan kedepan. Sehingga tujuan pembangunan rencana stretegis BPN yakni menghindari sengketa konflik bisa tercapai,” ucapnya. (Dika)
