SATUARAHNEWS– Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui pemantauan intensif harga kebutuhan pokok dan stabilitas rantai pasok. Kebijakan tersebut dilakukan terutama menjelang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan mulai akhir tahun 2025. Ditargetkan harga bahan pokok tetap stabil guna menjaga laju inflasi di daerah.
Staf Ahli Bupati Bangka Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Zamroni bilang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin menggelar high level meeting. Program ini untuk mengkaji perkembangan indeks harga dan kondisi ketersediaan bahan pokok di wilayah Bangka Selatan. Secara berkesinambungan kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat indeks perkembangan dan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok.
“Termasuk memantau dan menganalisa ketersediaan rantai pasok kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Bangka Selatan,” kata dia Jumat (21/11/2025).
Menurutnya pengendalian harga menjadi strategi penting agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga tanpa mengorbankan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap dalam pengendalian harga. Artinya masyarakat masih bisa menjangkau harga kebutuhan sehari-hari.
TPID Bangka Selatan tidak hanya mengandalkan data dari laporan distributor. Tim secara rutin turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan harga di pasar tradisional dan kios-kios pedagang. Zamroni menjelaskan bahwa setiap gejolak harga dicermati secara rinci, termasuk penyebabnya. Faktor transportasi dan ketersediaan stok menjadi indikator utama dalam analisis fluktuasi harga. Jika terjadi kenaikan harga bahan pokok langsung melakukan antisipasi.
“Lewat gerakan pangan murah maupun operasi pasar. Sebagai instrumen intervensi pemerintah untuk menekan lonjakan harga dan menjaga stabilitas pasar saat terjadi gejolak,” ujar Zamroni.
Selain fokus pada stabilisasi harga kebutuhan pokok harian, pemerintah daerah turut bersiap mengantisipasi dampak pelaksanaan program MBG. Diperkirakan akan meningkatkan permintaan bahan baku pangan secara signifikan. Secara normatif peningkatan permintaan bahan baku untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi berdampak pada ketersediaan pangan di pasaran. Namun, pemerintah daerah telah menyusun strategi agar peningkatan permintaan tidak mengganggu stabilitas harga.
Pemerintah menekankan pemberdayaan petani lokal dalam memenuhi kebutuhan program MBG. Keterlibatan petani daerah diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan stok, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Supaya rantai pasok tetap stabil dan kebutuhan SPPG terpenuhi. Sementara masyarakat tetap mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.
“Petani lokal akan dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan MBG. Namun memang ada beberapa item yang tetap harus didatangkan dari luar daerah,” paparnya.
Zamroni memastikan pemerintah daerah bersama TPID dan Satgas MBG akan terus menjaga kelancaran distribusi logistik. Rantai pasok dipastikan berjalan normal, aman, dan lancar agar tidak terjadi kekosongan stok maupun lonjakan harga di pasaran. (Red)
