BELINYU – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pangkalbalam Wilayah Kerja Belinyu melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan bongkar muat bahan bakar jenis Bio Solar di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) RWJM, Rabu (1/10/2025).
Pengawasan ini dilakukan pada kapal TB. Albatross 5 / OB. Flamingo 9 yang tengah menurunkan muatan Bio Solar. Proses bongkar muat bahan berbahaya tersebut menjadi perhatian serius KSOP, mengingat potensi risiko yang dapat terjadi jika tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran dan aturan lingkungan yang berlaku.
Kepala KSOP Kelas IV Pangkalbalam, Syaiful Anwar, menegaskan bahwa setiap aktivitas bongkar muat bahan berbahaya harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan sesuai prosedur.
“Keselamatan dan keamanan adalah prioritas utama. Kami memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan bongkar muat di pelabuhan, khususnya untuk bahan berbahaya seperti Bio Solar, berjalan sesuai aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak yang membahayakan bagi kapal, pekerja, maupun lingkungan sekitar,” ujarnya.
Ia menambahkan, KSOP selalu melakukan pemantauan lapangan untuk memastikan setiap perusahaan pelayaran dan operator kapal menjalankan kewajiban sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Pengawasan juga mencakup ketersediaan peralatan darurat, kesiapan tenaga kerja, serta kepatuhan terhadap regulasi teknis.
Lebih lanjut, Syaiful menjelaskan bahwa kegiatan bongkar muat bahan berbahaya tidak hanya berorientasi pada kelancaran distribusi, tetapi juga menyangkut aspek keamanan pelayaran, keselamatan pekerja, serta perlindungan lingkungan laut.
“Semua pihak harus bekerja sama menjaga agar tidak terjadi kecelakaan kerja atau pencemaran. Karena itu, KSOP akan selalu hadir mengawasi setiap kegiatan semacam ini,” katanya.
Dengan adanya pengawasan rutin ini, diharapkan proses distribusi bahan bakar di wilayah Belinyu dapat berjalan lancar sekaligus menjamin keselamatan dan keamanan operasional pelabuhan.
KSOP Pangkalbalam juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan demi mendukung kelancaran arus logistik dan pembangunan ekonomi di daerah.(Red)
