Satuarahnews, Pangkalpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntas persoalan Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayahnya.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, saat audiensi dengan perwakilan penambang dan pelaku perkebunan dari Kabupaten Bangka Barat, Senin (8/9/2025).
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang Banmus DPRD Babel, Didit mengapresiasi masukan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Bangka Barat, yang mengusulkan pelibatan lebih banyak pihak dalam pembahasan HTI.
“Soal HTI ini, alhamdulillah, ada masukan agar melibatkan bukan hanya DPRD Bangka Barat, tapi juga kepala daerah dan DPD,” ungkapnya.
Didit menegaskan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan DPRD bukan sekadar untuk menyenangkan hati rakyat, melainkan bagian dari tugas dan kewenangan mereka.
“Rekomendasi ini bukan untuk menyenangkan rakyat. Bukan tipikal DPRD Babel. Kami mengeluarkan rekomendasi karena itu memang wewenang kami,” tegas Didit.
Ia mencontohkan keberhasilan DPRD dalam mendorong pencabutan izin PT Bangkanesia seluas 60 ribu hektare sebagai bukti keseriusan mereka.
Langkah selanjutnya, DPRD Babel akan segera menggelar rapat dengan Badan Musyawarah untuk menjadwalkan kunjungan ke Kementerian terkait. Didit menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kami akan rapat, kami akan jadwalkan, segera berkunjung ke Dirjen. Kami mengundang para bupati, DPRD setempat, bersama-sama memperjuangkan. Termasuk kami juga akan mengajak anggota DPRD dan DPD RI. Karena ini butuh kolektif yang luar biasa, bukan hanya DPRD saja,” tegasnya.
Didit juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan dan memahami duduk persoalan yang sebenarnya.
“Kami berharap masyarakat dapat memahami duduk persoalan yang sebenarnya dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan,” tutup Didit.
