Satuarahnews, Pangkalpinang – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026 di Bangka Belitung (Babel) menuai banyak keluhan.
Ketua Komisi IV DPRD Babel, Mehoa, mengungkapkan pihaknya dibanjiri aduan masyarakat terkait kurangnya transparansi dan kejelasan informasi, khususnya pada jalur afirmasi dan prestasi.
“Meskipun jalur afirmasi dan prestasi sudah ditutup, kami masih menerima keluhan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dan tidak tahu harus ke mana bertanya,” ujar Mehoa kepada media ini melalui telepon, Jumat (20/6/2025).
Mehoa menyoroti pentingnya transparansi data dari Dinas Pendidikan, termasuk daya tampung per sekolah, asal sekolah siswa, dan mekanisme zonasi yang diterapkan.
“Misalnya SMA atau SMK itu menerima berapa kelas dan berasal dari SMP mana saja. Data ini penting supaya tidak ada lagi orang tua yang bingung atau merasa terabaikan,” tegasnya.
Ia juga mendesak pembentukan help desk di setiap sekolah dan hotline pengaduan untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat.
“Kadang masyarakat atau calon siswa tidak berani menyampaikan langsung ke kepala sekolah atau panitia. Jadi perlu ada jalur komunikasi yang terbuka dan informatif,” tambahnya.
Selain transparansi, Mehoa juga menyoroti masalah pemerataan kualitas pendidikan. Ia menilai konsentrasi siswa di sekolah favorit menyebabkan sekolah lain kekurangan murid.
“Sekolah-sekolah favorit tentu punya keunggulan, tapi kenapa semua menumpuk di sana? Salah satunya karena guru-gurunya unggul. Saya minta guru-guru hebat itu didistribusikan ke sekolah lain juga, supaya kualitas pendidikan merata,” tuturnya.
Ia menekankan pentingnya keadilan dalam sistem SPMB agar tidak ada siswa yang putus sekolah karena tidak diterima di sekolah pilihan atau masalah zonasi.
“Jangan sampai anak-anak berhenti sekolah hanya karena tidak dapat jurusan yang mereka mau atau tidak masuk sekolah favorit. Semua jurusan punya nilai. Kita harus dampingi mereka secara mental juga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mehoa juga mempertanyakan kebijakan afirmasi keagamaan yang diduga merugikan siswa non-muslim.
“Kami menerima keluhan bahwa nilai prestasi dari siswa non-muslim tidak terbaca dalam sistem afirmasi. Ini perlu diklarifikasi oleh dinas. Kalau memang ada ketimpangan kebijakan, harus segera diperbaiki,” ungkapnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Babel akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan pada Senin mendatang untuk membahas seluruh permasalahan SPMB ini.
“Kita harapkan semua bisa diselesaikan dengan baik dan anak-anak kita tetap semangat melanjutkan pendidikan,” tutup Mehoa.
