Gedung DPRD Babel Digeruduk Ratusan Mahasiswa, Edi Nasapta Janji Sampaikan Aspirasi Terkait “Indonesia Gelap” ke Pusat
Satuarahnews, Pangkalpinang – Ribuan Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggeruduk kantor DPRD Babel, menyuarakan aspirasi terkait “Indonesia Gelap”.
Meski di guyur hujan deras tak menyurutkan semangat ratusan mahasiswa tersebut untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dengan membawa spanduk bertuliskan #IndonesiaGelap, para mahasiswa ini memasuki ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Bangka Belitung, Selasa (18/2/2025) sore.
Aksi damai BEM KM UBB yang membawa kurang lebih 1000 orang massa ini tak hanya melakukan orasi di depan Gedung DPRD Babel tetapi juga berhasil menduduki kursi ruang rapat paripurna DPRD Babel.
Menariknya aksi damai ini hanya diterima 1 orang anggota DPRD Babel dari Partai Nasdem yakni Edi Nasapta selaku Wakil Ketua DPRD Babel.
Sedangkan sejumlah anggota DPRD Babel lainnya disebut tidak hadir karena sedang melakukan perjalanan dinas.
Dalam kesempatan ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Bangka Belitung (UBB) ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran yang belum genap 1 tahun sudah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat.
Karena itu mereka menuntut Prabowo Girbran mencabut kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025.
Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Bangka Belitung Alwi mempertanyakan arah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah.
“Karena kebijakan efisiensi anggaran telah memberikan dampak negatif terhadap banyak sektor prioritas masyarakat seperti di bidang UMKM, sosial, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, bahkan biaya pendidikan yang semakin tak terjangkau oleh rakyat, mengancam masa depan peserta didik, mengancam kesejahteraan keluarga para guru, dosen dan tenaga kependidikan lainnya,” ujarnya.
“Kami merespon dengan berbagai isu nasional, terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan negara ada pemotongan di sektor pendidikan,” lanjut Alwi.
Menurutnya, kebijakan efisiensi angggaran ini tentu sangat berdampak terhadap pemotongan dana pendidikan.
“Ini hal yang miris karena belum 1 tahun Prabowo Gibran berkuasa tetapi sudah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat,” sebutnya.
Dikatakan Alwi bahwa BEM seluruh Indonesia juga melakukan aksi demo atas kondisi darurat perwakilan rakyat.
“Oleh karena itu kami melakukan aksi di depan Gedung DPRD Babel karena DPRD Babel memiliki kewenangan untuk menyuarakan kepentingan rakyat sebagai konstituen yang telah memberikan amanah kepada DPRD untuk menduduki Gedung Rakyat,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Alwi pihaknya menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Hal ini buntut dari KIP Kuliah yang semula terkena efisiensi, namun hal tersebut urung terjadi imbas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
“Kami juga menuntut untuk mengawal, terkait nasib KIP yang hari ini ada isu pemotongannya. Kemenkeu bilang tidak ada pemotongan tapi kami akan mengawal, jangan sampai hanya steatment hari ini lalu besoknya berubah lagi,” ungkapnya.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua III DPRD Bangka Belitung, Edi Nasapta memastikan akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.
“Kita patut berbangga mereka (mahasiswa-red) menyuarakan apa yang menjadi keluh kesah, terhadap kegundahan masyarakat. Sudah saya dengarkan dan saya serap, percayalah aspirasi mahasiswa juga aspirasi kita semua,” ungkapnya dihadapan mahasiswa.
Edi Nasapta memastikan akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.
“Saya sudah mendengar dan mengerti, saya sebagai Pimpinan DPRD Bangka Belitung pastinya akan menyerap dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dia menambahkan, terkait kebijakan pusat, pihaknya tidak bisa melakukan tindak lanjut, lebih jauh terkait berbagai kebijakan pemerintah yang ada.
“Mohon dipahami, ini adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat. Ini bukan kebijakan dari Pj atau Gubernur definitif nanti, ini benar-benar kebijakan pusat. Kami juga memiliki fraksi di DPR, tentunya ini akan kami suarakan dengan keras,” tutupnya.(win)
