TOBOALI- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung mulai mendeteksi dini seluruh potensi ancaman dan tingkat kerawanan yang dapat menganggu jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
” Kita akan petakan seluruh tingkat kerawanan mulai dari money politik dan juga keterlibatan para ASN dalam mengkampanyekan salah satu pasangan calon,” kata Kepala Kesbangpol, Evi Sastra, Selasa (13/8/2024).
Ia mengimbau para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk juga tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk tidak terlibat politik praktis dalam gelaran pesta demokrasi atau pilkada serentak.
” Saya tegaskan ASN wajib netral dan tidak boleh terlibat politik praktis dalam pelaksanaan pilkada,” jelasnya.
Evi Sastra menegaskan, bahwa akan ada tindakan tegas yang diberikan apabila ditemukan ASN maupun tenaga honorer yang berkeinginan terlibat dalam mendukung atau berkampanye untuk memenangkan salah satu kandidat calon.
” Kita akan berkoordinasi dengan pihak Bawaslu dan Gakkumdu terkait penanganan dan tingkat kesalahan seperti apa. Untuk hasilnya akan kita serahkan kepada Gakkumdu Bangka Selatan,” lanjutnya.
Selain itu, kata Evi Sastra jika memang benar-benar ditemukan jelas bukti otentik keterlibatan mereka dalam politik praktis, maka temuan ini juga akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Kabupaten Bangka Selatan.
” Nanti akan kita lihat sanksi yang diberikan bisa saja sanksi teguran, atau diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” terangnya. (Dika)
