SatuArahNews, TOBOALI- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menetapkan Kecamatan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongok sebagai kawasan ekosistem esensial (KEE), Kamis (11/05/2023).
Dua kecamatan tersebut ditunjuk menjadi kawasan pariwisata andalan berkelanjutan di Bangka Selatan dikarenakan memiliki potensi pesisir pulau-pulau kecil.
Ditetapkannya kawasan pariwisata esensial, diharapkan mampu menjadikan keberlanjutan keanekaragaman hayati, keberlangsungan ekosistem, keunikan nilai-nilai lokal dan pemanfaatan potensi ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi daerah itu sendiri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Bangka Selatan Herman, menyebutkan konsep pembangunan KEE akan dibungkus dengan konsep ekowisata yang mengkolaborasikan antara keterjagaan ekosistem keanekaragaman hayati dengan potensi nilai-nilai ekonomi yang ada.
” Untuk itu pembangunan KEE dengan konsep ekonomi hijau di Dua Kecamatan ini sekaligus dalam rangka mendukung kampanye pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Bangka Selatan,” katanya.
Selain itu, kata Herman, penetapan KEE di Dua kecamatan tersebut merupakan langkah yang sangat tepat, mengingat pada tahun 2021 kemarin Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan sebagai Kawasan Pariwisata Andalan (Key Tourism Area) di Provinsi Bangka Belitung setelah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Belitung.
“Saya rasa Basel harus mengambil peluang ini untuk mewujudkan pembangunan di sektor pariwisata berbasis keberlanjutan lingkungan dan potensi lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Basel di sekitar kawasan tersebut,” ucapnya.
Lebih lanjut, Herman menambahkan, Bangka Selatan merupakan satu-satuya daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pariwisata Andalan (Key Tourism Area) di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki Kawasan Ekosistem Esensial Berbasis Lahan Basah Mangrove.
Disisi lain, pengelolaan Kawasan Eksosistem Esensial Lahan Basah Mangrove di Kabupaten Bangka Selatan masih belum begitu optimal. Namun sudah ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dari dana APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Namun volume dan variatif kegiatannya masih jauh dari optimal, bahkan hampir belum ada sentuhan dari APBD Kabupaten Bangka Selatan. Oleh sebab itu sudah saatnya diperlukan terobosan yang cukup inovatif yang mampu mengoptimalkan upaya pengelolaan kawasan ekosistem esensial (KEE) dan secara bereamaan pada juga bisa memanfaatkan potensi ekowisata yang ada.
” upaya mengoptimalisasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial tersebut. Diperlukan adanya kolaborasi dan komitmen bersama bukan hanya dari pihak pemerintah, namun sektor swasta seperti badan usaha, pihak akademisi atau perguruan tinggi, kelompok atau komunitas masyarakat serta insan pers mutlak harus dilakukan,” lanjutnya.
Kendati begitu, dia berharap pengelolaan kawasan ekonomi esensial paling telat pertengahan Juli, dan untuk dokumen rencana aksi tematik pengelolaan kawasan ekosistem esensial Berbasis ekowisata melalui kolaboratif lintas sektoral dapat diselesaikan dan nantinya akan kita perkuat atau legalkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. (*)