Toboali – Dengan naiknya harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang kini harganya mencapai Rp2.800 hingga Rp3.300 membuat harga pupuk ikut melonjak tinggi, sehingga membuat para petani menjerit.
Menyikapi itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Berry Febrianto angkat bicara mendorong Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) untuk mengawasi harga pupuk di tingkat eceran baik pupuk subsidi maupun non subsidi.
“Petani menjerit harga pupuk dan pestisida sudah berubah harga,” ungkapnya dengan nada kesal saat diwawancarai pada Senin (6/12/2021).
Selain itu, Berry sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Basel merasa sangat kecewa dengan harga pupuk yang melambung tinggi sehingga hasil produksi dan biaya produksi petani sangat jauh berbeda.
“Saya sangat prihatin terhadap kenaikan pupuk maupun pestisida yang sudah diambang batas, sehingga kenaikan beberapa komoditi pertanian maupun perkebunan seperti karet, lada dan sawit sudah tidak berimbang lagi antara biaya produksi dan hasil produksi,” sesalnya.
Untuk itu, politisi Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi DPRD Basel mendesak pihak KPPP melakukan pengawasan dengan tegas kepada para pelaku jual beli pupuk di tingkat eceran di Kabupaten Basel.
“Kita meminta kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Bangka Selatan untuk terus mengawasi harga pupuk ditingkat pengecer baik pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi, dimana kenaikan harga pupuk dari bulan februari 2021 hingga sekarang hampir setiap minggu terjadi perubahan harga dan sudah diambang batas,” kata dia.
Lebih lanjut menurut dia, jika hal ini terus-menerus terjadi maka para petani akan tidak bergairah lagi untuk mempertahankan perkebunan mereka dikarenakan kenaikan harga komoditi pertanian dan perkebunan hampir tidak dirasakan dengan kenaikan pupuk dan pestisida yang sudah tidak terkendalikan.
Dengan begitu, Berry meminta kepada pihak
Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya Bupati Bangka Selatan lebih inovatif dan kreatif dalam memberikan alternatif lain bagi petani. Misalnya seperti pengadaan pupuk kompos dan pestisida alami sehingga masyarakat terbantu.
“Jangan sampai hanya mengharapkan dari pemerintah pusat saja,” sindirnya.
Hal ini ia sampaikan berdasarkan hasil kunjungan kerjanya ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Babel pada Jum’at 3 Desember 2021 kemarin.
“Bahwa kenaikan harga pupuk non subsidi yang sudah diambang batas disebabkan kuota pupuk untuk Provinsi Babel tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada dan bahan baku untuk pembuat pupuk harus diimpor dari luar negeri, oleh karenanya kami berharap untuk dapat dicarikan solusinya,” tegas Berry. (rilis.MPO-PG)
