Pemkot Pangkalpinang Gelar FGD Sinergitas Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Pangkalpinang melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sinergitas Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, Kamis (6/5/2021)
Dalam sambutannya Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil mengatakan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Pangkalpinang, dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pemkot agar dapat sesuai aturan serta mengetahui resiko yang akan terjadi apabila pelaksanaan APBD tidak dilakukan dengan baik dan benar.
Menurut Molen, sapaan akrabnya, dengan pelaksanaan FGD ini diharapkan mampu memberikan bimbingan dan arahan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan agar dapat terlaksana dengan baik dan aman.
“manfaatkan moment hari ini agar dapat menjadi pedoman bagi kita dan dapat terlaksana
kegiatan-kegiatan kita ini,” kata Molen
Orang nomor satu di Pangkalpinang ini pun menambahkan sesuai dengan arahan Presiden RI
Jokowi, bahwasannya pemerintah daerah diimbau untuk segera membelanjakan anggaran, baik anggaran pusat maupun anggaran daerah.
“Lalu bagaimana iklim investasi harus tercipta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah kita, dan menghadapi covid-19, sehingga kita bisa bermanuver dari segi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di merintah Kota Pangkalpinang,” ungkapnya.
Di dalam pelaksanaan FGD tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang tentang permasalahan hukum, di bidang perdata dan tata usaha negara.
Hadir menjadi narasumber pada kegiatan yang dilakukan di Kantor Wali Kota Pangkalpinang Gedung Tudung Saji tersebut kepala kejaksaan Tingg Bangka Belitung dan kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang, serta diikuti oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
