PANGKALPINANG— Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Depati Amir Gandhi mengapresiasi atas sumbangsih BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang sudah ikut peduli dan terlibat dalam langkah penanganan Covid 19 di Kota Pangkalpinang.
“Kita atas nama DPRD Kota Pangkalpinang bersyukur sekaligus berterimakasih atas sumbangsih BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang sudah ikut perduli dan terlibat dalam langkah penanganan Covid 19 di kota tercinta Pangkalpinang ini,” tukasnya, Kamis (9/4/2020).
Namun dikatakan Gandhi, Pemkot sebagai pihak yang dipercayakan mendistribusi barang-barang sumbangan dari pihak ketiga, wajib amanah. Artinya segera mungkin disalurkan, namun tentu harus didukung dengan data faktual.
Sebab kata Gandhi, di tengah masyarakat banyak yang meragukan data yang dimiliki Dinas Sosial. Data tersebut dinilai tidak aktual, apalagi saat ini warga yang posisi ekonominya turun akibat pembatasan sosial bertambah berlipat-lipat.
“Kita mencermati banyak sekali kekurangan Pemkot dalam penanganan corona ini. Kita cenderung tidak siap dan latah dalam penanggulangan. Menunggu satu demi satu masukan baru kemudian dipikirkan. RT dan RW di garda terdepan belum disosialisasikan terkait penanganan pandemik,” ungkapnya.
“Saya kasihan dengan petugas RT RW ini selalu dijadikan “tumbal” data ketika ada persoalan. Belum lagi saya dengar gaji mereka pun belum dibayarkan. Pendataan ulang yang aktual juga belum dilakukan,” tukasnya.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Pangkalpinang ini juga menilai pendataan faktual harus melibatkan segala unsur. Menurutnya jika pendistribusian bantuan tidak di backup dengan data faktual maka berpotensi menimbulkan kerawanan sosial ditengah warga yg sedang “terkurung” di kotanya sendiri.
“Pendataan faktual tidak hanya melibatkan perangkat Dinas, Kelurahan dan RT/RW, tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan pemuda,” pungkasnya
