Pangkalpinang – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi Golkar, Rina Tarol, mengungkapkan kegeramannya terkait bobroknya pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung.
Rina menyoroti banyaknya temuan yang selalu berulang, mengindikasikan lemahnya sistem dan pengawasan. Salah satu sorotan utama Rina adalah masalah pembayaran.
Ia mencontohkan kasus Pelaksana Harian (PLH) di Badan Keuangan Daerah (Bakuda) yang menerima TPP 100%, bahkan ada yang menerima dobel hingga 200%. Padahal, menurut Permendagri, hal tersebut tidak diperbolehkan dan ada aturan jelas mengenai persentase TPP untuk PLH.
“Harusnya menurut Permendagri mereka TPP 20-80. Nah ini yang terjadi PLH-nya, contoh PLH Bupati Bangka itu dapat TPP 100%. PLH-nya TPP 100% lagi. Artinya di Bakuda itu ada 200% untuk TPP. Nah itu tidak boleh,” tegas Rina. Ia menambahkan bahwa temuan ini menjadi perhatian khusus dan harus diperbaiki.
Selain TPP, Rina juga menyoroti adanya kelebihan honor di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, seharusnya SK Direktur BLUD tidak boleh dibuat oleh direktur itu sendiri, melainkan harus berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mencegah terjadinya honor ganda.
“Sehingga tidak terjadi dobel. Jadi di tempat lain mereka sudah ada honor. Di BLUD honor lagi. Jadi honor berkali-kali. Nah ini menjadi temuan besar,” ungkap Rina.
Temuan yang paling miris, menurut Rina, terjadi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ia menemukan adanya pembelian alat-alat kimia fiktif.
“Dia membeli barang, alat-alat kimia. Harusnya kan lelang nih. Lelang, dimenangkan dengan perusahaan. Ini tidak. Jadi menang, dia tunjukkin CP (calon penyedia),” jelas Rina.
Modusnya, seolah-olah dibuat berita acara dan performa bahwa barang sudah ada, lalu dibayar. Padahal, barangnya belum ada atau fiktif.
“Duit itu dikembalikan lagi ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). PPK beli. Ini bukan CP yang membeli,” tambahnya.
Praktik semacam ini, kata Rina, benar-benar merusak sistem dan patut diduga mengarah ke tindak pidana.
“Ini kan benar-benar rusak nih. Ini baru ini, mungkin sudah dari kemarin-kemarin, ini rusak sekaset nih. Dan ini harus diperbaiki. Kalau kita tarik-tarik ini sudah pidana sebenarnya. Sudah tidak main-main lagi,” tegasnya.
Rina Tarol sangat berharap momen kepemimpinan kepala daerah yang baru ini menjadi momentum untuk berbenah dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Ia menekankan pentingnya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan berdasarkan kedekatan.
“Hal-hal yang begini yang kita harapkan dengan momen kepala daerah yang baru, semua baru, kita punya semangat baru untuk memperbaiki. Kalau ini kejadian lagi, sama saja kita kembali lagi ke masa lalu. Kita tidak berusaha memperbaiki, tapi menghancurkan, malah mundur ke belakang,” ujarnya.
Ia juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk lebih selektif dalam menempatkan pejabat.
“Tadi kami sudah minta ke BKPSDM untuk menempatkan orang-orang yang punya kompetensi. Jadi bukan lagi orang-orang yang asal karena kedekatan. Tidak punya kemampuan,” tegasnya.
Rina menilai bahwa salah satu penyebab berulangnya temuan-temuan ini adalah ketidaktegasan dalam pengawasan. Ia berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat lebih tegas memberikan sanksi agar pelanggaran serupa tidak terus terjadi.
“Sebenarnya memang ini satu tidak tegasnya kita dalam hal-hal yang begini. Jadi kita juga berharap untuk BPK untuk lebih tegas mem-punishmen hal-hal ini sehingga tidak berulang-ulang,” kata Rina.
Ia juga meminta Gubernur untuk menentukan satu item uji kualitas agar tidak ada lagi pemborosan yang berulang di titik yang sama.
Rina juga menyoroti kondisi Rumah Sakit Umum Provinsi yang banyak mengalami masalah dalam pencatatan aset, gudang, dan berbagai sisi lainnya. Ia menduga adanya modus pasien fiktif yang tidak membayar, padahal bisa jadi ini adalah kelalaian petugas dalam pencatatan.
“Jangan sampai pasien itu dikambinghitamkan atas lalainya mereka. Nah ini kami juga minta BKPSDM untuk berkoordinasi dengan Direktur PLT-nya untuk berbenah di Rumah Sakit Umum Provinsi karena banyak sekali masalah di sana,” pungkas Rina Tarol. (RZ)