SatuArahNews, Toboali- Persatuan Nelayan Batu Perahu Kecamatan Toboali Kelurahan Tanjung Ketapang Joni Zuhri meminta Pemerintah Daerah Bangka Selatan bisa meminimalisir sejak dini kegiatan dilaut yang dapat memicu konflik para nelayan.
Hal ini disampaikan langsung Ketua Persatuan Nelayan Batu Perahu Kecamatan Toboali Joni Zuhri kepada awak media dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional, Sabtu (29/04/2023).
” Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan konflik bukan sesuatu hal yang baru lagi dan mungkin berulang memicu konflik para nelayan. Sebenarnya kami sudah sering bertoleransi terhadap aktivitas penambang yang sering bersinggungan dengan nelayan dilaut, karenanya saya meminta pemerintah dapat mencegah hal itu,” katanya.
Joni Zuhri berujar. Pemerintah Daerah telah menetapkan batas zona wilayah tangkap nelayan, namun fakta dilapangan sering terjadi dinamika yang dapat menimbulkan konflik antara penambang dan para nelayan.
Apalagi sebentar lagi mau menghadapi tahun politik. Kemungkinan besar kegiatan-kegiatan yang bersinggungan langsung dengan nelayan Batu Perahu dan sekitarnya dipastikan bakal terulang kembali.
” Menurut sejarah dan pengalaman kami, masa orientasi politik pasti bakal terjadi kekisruan dan konflik. Kami meyakini bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen-momen menjelang pilkada, ada pihak yang berupaya mencari dana politik dan disatu sisi ada pihak yang mencari panggung dengan memanfaatkan kondisi kekisruan antara penambang dan nelayan,” sebutnya.
Oleh karena itu. Ia sangat berharap tidak ada konflik maupun kekisruan yang terjadi di tengah masyarakat saat mendekati tahun politik. Agar kondisifitas dan kamtibmas di Bangka Selatan dapat berjalan dengan aman dan lancar. ( Dika)