Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam, menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema “Kajian tentang Pengintegrasian Fungsi Keamanan Dalam Satu Kebijakan Nasional” Yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Aula Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Selasa (4/8/2020).
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Drs. Abdul Fatah, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam, Kaban Kesbangpol Babel, dan Direktur Niaga PT Timah Tbk Babel.
Radmida Dawam, SH, MH dalam paparannya menyatakan walaupun Pangkalpinang kecil dengan hanya 7 (tujuh) Kecamatan dan 42 Kelurahan banyak hal bisa saja terjadi yang akan berdampak juga pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Fungsi keamanan dan ketertiban Dalam tatanan kita menjamin situasi kondusif sehingga program pembangunan bisa terlaksanaterlaksana serta terhindar dari konflik dan perpecahan.
Visi Kota Pangkalpinang sebagai Kota senyum (sejahtera, nyaman, unggul dan makmur) dan misi yang terkait keamanan dengan meningkatkan kualitas ketertiban linmas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Sejak pandemi covid-19 terjadi, muncul masyarakat miskin baru sehingga bisa menjadi salah satu faktor ancaman keamanan keamanan jika tidak segera ditanggulangi.
Selain itu demi mencapai kerukunan antar agama dan etnis, Kota Pangkalpinang selalu melakukan koordinasi dengan Forum pemuda.
Menekan angka penyalahgunaan narkoba juga menjadi fokus pemda dalam hal keamanan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Babel, Drs. Abdul Fatah dalam paparannya menjelaskan tentang kewenangan pemerintah daerah bersifat absolut seperti tertera dalam undang-undang Nomor. 23 tahun 2014.
Menurutnya tidak perlu lagi dibentuk Lembaga atau badan baru, optimalkan saja lembaga yang sudah ada, salah satunya memperkuat tugas dan fungsi wakil presiden (wapres).
Kegiatan bertujuan memperoleh pemikiran-pemikiran strategis yang dapat digunakan sebagai masukan untuk memperkaya naskah kajian yang sedang disusun oleh tim pengkaji ini, digagas oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI dan dibuka langsung oleh Deputi Pengkajian strategik lemhanas RI, prof. Dr. Ir. Reni Maryani, M.P.
Hadir selaku moderator, Taji Madya Bidang SKA Lemhanas RI, Brigjen TNI Muhamad Rusli S.N,S.I.P, M.M yang menyampaikan rumusan masalah diskusi seperti tentang bagaimana mengintegrasikan fungsi keamanan dalam suatu kebijakan dalam menghadapi ancaman, serta perlu dibentuknya suatu wadah seperti badan dalam tingkat nasional untuk mengeluarkan kebijakan umum dan kebijakan strategis keamanan nasional.