Foto : Istimewa
Satuarahnews.com- Pangkalpinang – Mengawali Tahun 2019, Bangka Belitung mendapat berita yang kurang baik terkait kondisi para mahasiswa yang mengikuti Program Khusus Kerjasama Perusahaan Dan Universitas Di Taiwan. Pemberitaan tersebut datang dari beberapa media berita online nasional yang memberitakan bahwa para mahasiswa tersebut mendapat perlakuan tidak pantas selama bekerja di sana.
Kabarnya, mereka kerap mendapat kerja paksa hingga diberikan makanan non halal sebagai konsumsi. Atas informasi ini, DPRD Babel memanggil Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk meminta konfirmasi terkait kondisi ini, Kamis (3/1).
Sekretaris Daerah, Yan Megawandi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengkonfirmasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapati kebenaran akan informasi ini. Hasilnya, bahwa para mahasiswa di sana mengaku baik-baik saja, bahkan mereka juga membuat surat pernyataan keberatan atas pemberitaan yang dikeluarkan oleh media berita nasional tersebut.
“Mereka membuat surat pernyataan keberatan atas berita tersebut serta petisi menolak berita tersebut yang ditandatangai oleh 217 mahasiswa asal Bangka Belitung”, terangnya.
“Mereka juga menuntut beberapa media tersebut untuk mengkonfirmasi ke pihak universitas bahwa pemberitaan itu tidak benar,” tambahnya lagi.
Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Soleh selaku Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung. Ia menambahkan bahwa para mahasiswa di sana mengaku enjoy, tidak ada keluhan dari mereka termasuk para orang tua yang anaknya terlibat dalam program tersebut.
Atas jawaban dari pihak eksekutif ini, para anggota DPRD angkat bicara. Ketua Fraksi PPP, Azwari Helmi mengatakan bahwa DPRD perlu mengkaji kebenaran atas situasi ini. Ia yakin bahwa media berita online tersebut tidak hanya sembarang membuat berita. Untuk itu DPRD harus menggali lebih dalam dengan menghubungi para mahasiswa di sana.
“Mereka ini media berita online berskala nasional, tentu ada sumber-sumber penting dan juga prosedur yang tepat dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Kita juga harus berkomunikasi langsung dengan para mahasiswa di sana guna mendapatkan kebenaran atas pemberitaan ini” ujarnya di depan forum.
Senada, Ketua Komisi IV, Tanwin, mengusulkan bagaimana tindakan DPRD membuktikan kebenaran atas berita ini dengan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
“Awalnya kami Komisi IV sudah berkoordinasi masalah perjanjian, sudah clear, sekarang masalah kondisi dan situasi para mahasiswa di sana, kita perlu koordinasi lebih dalam lagi.” Saran politisi PKB ini.
Menanggapi permasalahan ini, Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya menyampaikan bahwa DPRD Babel akan menyusun jadwal ke Kementerian Luar Negeri guna memperoleh informasi yang jelas atas berita ini. Juga berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan. (hum)